penerapan e government. . penerapan e government

Raya Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan ABSTRAK Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Apabila ditelusuri ke belakang, gelombang pertama penerapan e-Government sendiri telah terjadi di berbagai negara sejak awal tahun 2000an, baik di negara maju maupun negara berkembang,2 termasuk di Indonesia. Publisher: LPP Balai Insan Cendekia. Analisis Penerapan E-Government di Kabupaten Banyuwangi Oleh : Badrul Arifin (13/353999/SP/26025) Salah satu bentuk Reformasi birokrasi adalah penerapan IT dalam pemerintahan atau lazim disebut e-government. 2. Dari segi terminologi, terdapat tiga hal yang rancu dalam istilah dan konsep good governance. (2014). Tidak sedikit inisiatif e--government yang berakhir dengan kegagalan karena keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut didasarkan pada latah belaka (ikut--ikutan dengan trend di. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan Dilan ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun ketujuh indikator smart city, yang dimiliki JSC adalah: Smart Environment (Lingkungan yang Cerdas) Smart Economy (Ekonomi yang Cerdas) Smart People (Masyarakat yang Cerdas)Reformasi ini disebut dengan Electronic Government (E-Government), dimana pada prinsipnya E-Government bertujuan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Pendahuluan Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Strategi Penerapan E-Government Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui E- Complaint(Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Blitar). I. 1. menerapkan e-government, antara lain percepatan pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk mendukung e-government di daerah; pengadaan sarana. Untuk Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (INPRES No. Selain ketiga permasalahan tersebut,Padahal penerapan e-government diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang selama ini dianggap lambat, berbelit-belit, kurang efisien dan tidak transparan. The Case for E-Government: Excerpts from the OECD Report (The E-Government Imperative). kesiapan penerapan e-government[6]. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi (IT). Kesiapan untuk terus dikembangkan di waktu mendatang sudah terlihat jelas. D. Djuhari Juma Wijaya – 11150930000061, Analisis Kualitas Layanan E-Government Menggunakan Metode E-Govqual Dan Importance Performance Analysis (IPA) (Studi Kasus : Badan Pusat Statistik) di bawah bimbingan Syopiansyah Jaya Putra dan Muhammad Nur Gunawan. Latar Belakang Salah satu tema penting dalam perbincangan demokratisasi di Indonesia adalah keterbukaan. Pengumuman. Terdapat 4 (empat) tipe relasi dari E-Government yaitu : 1) Government to Citizen (G-to-C), Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan. Mereka tidak dapat menyampaikan aspirasi, pendapat dan kritikan terhadap pelayanan di KPP, padahal kritik dan saran dari para Wajib Pajak sangat penting demi meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan KPP di masa depan. government to overcome the impact because of Covid-19 pandemic in Indonesia. mendeskripsikan bagaimana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Kabupaten. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Oleh karena itu tujuan. Pada tahun 2019, aplikasi ini diluncurkan sebagai salah satu upaya penerapan e-government di DKI Jakarta. Penelitian ini mengevaluasi budaya organisasi terhadap penerapan e-Office pada proses administrasi Surat Menyurat. International Journal of Public Administration in the Digital Age, 6(3), 23–40. Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik. JEAM, 11 (1): 1. 554 serangan, dengan jumlah serangan malware sebanyak. Keberhasilan e-gov membutuhkan infrastruktur TI yang sesuai untuk mendukung sistem dan aplikasi yang harus dibangun sebelum program e-gov diterapkan. Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Dampak dari penerapan e-Government terlihat nyata. 1 Elemen sukses penerapan e-government melalui aplikasi SiPaduko Elemenmenjadi best practice E-Government sebagai percontohan penerapan E-Government di dunia. Manfaat E-government. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang dapat mengurangi proses secara manual. Aplikasi ini telah diterapkan di tingkat pemerintah daerah, Kota Semarang. E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, sesuai dengan standarisasi penerapan e-government Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional. 32736/sisfokom. 1 KESIMPULAN Penerapan electronic government pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang. Indrajit (2015)Ini Penyebab Penerapan "E-government" di Indonesia Belum Maksimal. 8 Penelitian penerapan e-government dalam pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Sumenep memberikan penjelasan bahwa secara garis besar penerapan e-government atau digitalisasi telah diterapkan dengan baik. Usaha pen-capaian tujuan hasil akhir penerapan konsep ini harus memperhatikan dua hal, yaitu: proses transformasi elektronik dalam organisasi, serta dampak-dampak ikutannya. Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government. , & Syamsir, A. Penerapan SPBE dimulai dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari Kementerian, Lembaga dan. masyarakat juga menerapkan akselerasi kebijakan pelayanan berbasis teknologi berbasis e-government. Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e- Government yang komprehensif, efisien dan efektif Tahap – Tahap E-government Tahap E-Government menurut Inpres No. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan. E-PPDB. x, No. The central government will coordinate. p-ISSN 2302-2231, e-ISSN 2598-4039. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Modul Penanganan Pengaduan Masyarakat DalamOleh parta setiawan Diposting pada 6 Agustus 2023. Yahya 2022. Hasil penelitian ini adalah: (1). Berikut 6 strategi pemerintah dalam penyusunan e-government: 1. & Dewi, 2013) dalam penelitiannya juga menemukan fakta bahwa Sistem Informasi (SI) yang dibangun. edu| perpustakaan. Hal-hal untuk kepentingan bersama terkait e-Government yang dapat ditambah sesuai kesepakatan para pihak. Melalui indikator METEP yang telah ditetapkan oleh PBB, ukuran keberhasilan e-participation akan dilakukan menggunakan teori pengambilan keputusan. Sejak setahun lalu Pemprov Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan (E-Government), sebagai tindak lanjut instruksi Presiden untuk mengedepankan. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e. Hal ini disebabkan oleh pengaruh penerapan . Dr. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada prinsipnya inovasi e-government ini dibangun untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga. Di Indonesia, konotasi tentang e-government E-Government didefinisikan sebagai penerapan IT pada pemerintahan yang bertujuan untuk membuat proses kerja dalam pemerintahan menjadi lebih sederhana, lebih akurat, responsive dan membentuk pemerintahan yang transparan. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government). 29545. Menurut Merilee S. Pembangunan infrastruktur dibutuhkan sebelum sebuah NegaraE-Government atau Electronics Government (eGovernment) merupakan penerapan TIK atau ICT (Information Communication and Technologies) dalam operasi pemerintah, mencapai tujuan publik dengan cara digital. penelitian yang berjudul “Penerapan E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Pelaksanaan Program e-Tax Pajak Restoran di Kota Malang)”. e-government. Beberapa masalah. Penerapan E-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Strategi merupakan cara atau alat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan mengatasi permasalahan yang ada. Google Citations. Pelayanan (servis)yang lebih baik kepada masyarakat. e-Government di lingkungan BIG. 3 Tantangan E-Government. Perkembangan E-Government mengalami perkembangan yang stagnan. Prinsip Dasar dari E-Government, didukung oleh kerangka kerja kelembagaan E-Government yang efektif, yaitu adalah untuk meningkatkan kerja. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk. go. Sedangkan yang memiliki latar Introspeksi Penerapan E-Government. Electronic Government (disingkat E-Government) adalah mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. Impact Factor. e) Sifat pelayanan, yakni karakteristik yang menunjukkanPenerapan TI di sektor pemerintahan (e-Government) dalam mendukung percepatan pelayanan kepada publik adalah cita – cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan publik berbasis e-government dapat meminimalisir pungutan liar yang. London:SagePublication. Hal ini didukung dengan e-leadership,The OECD E-Government Task Force. layanan dan untuk intervensi yang . Faktor yang mempengaruhi penerapan E-Government pemerintahan adalah ingin menyesuaikan diri terhadap zaman dan era modern dan terdapat banyaknya masalah yang mengakar dan mendarah daging pada. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan e-government di Korea Selatan dan. Untuk memperbaiki pola penyelenggaran dapat dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan, membuat kontrak pelayanan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, mengembangkan survei kepuasan pelanggan, pengelolaan sistem pengaduan masyarakat, dan penerapan E-government dalam manajemen pelayanan yang. Rujukan penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut: penelitian Nurillah Jajang Ota (2019) yang menemukan adanya hambatan dalam penerapan e-. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. SISFO, 5. E. 2016. Sorong adalah ibukota provinsi Papua Barat Daya. Jika sebelumnya. Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada. Jurnal SAWALA Vol 6 No 1, April 2018, 31-48. This increase results from e. Dibimbing oleh Rudi Hardi selaku pembimbing 1 dan Nur Khaerah selaku pembimbing II. Arief Sosiawan, Edwi. Hukum dan Undang Undang. Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis Penerapan E-Government, Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi serta menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota. Munawaroh. 1680Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. e-Government ini tidak hanya berjalan di satu-dua instansi, tetapi di seluruh instansi yang ada. Dari hasil penelitian yang diperoleh, menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan maka dapat disimpulkan: 4. Penelitian ini akan melakukan kajian pada SIMPEG yang berbasis aplikasi android melalui SIMOKER Kota Mojokerto yang juga terintegrasi denganPenerapan e-government : integrasi aplikasi pengelolaan keuangan, koneksi transaksi APBD dengan SIKD,serta konsolidasi penganggaran dan pelaporan keuangan pusat dan daerah. Approaches can be formal and informal. Penerapan E-Government di Indonesia. Tantangan Keterlibatan Pihak Non‐Pemerintah Keberhasilan penerapan e‐Government terletak pula pada keberhasilan suatu negara dalam menerapkan sebuah konsep yang dinamakan sebagai “mixed economy’, yaitu yang menyangkut bagaimana pemerintah membuka jalur kerja sama (yang selama ini tertutup) kepada kalangan institusi publik, institusi. Infrastuktur. Relasi E-Government Dalam konsep e-government dikenal pula 4 jenis klasifikasi atau relasi e-government yaitu (Indrajit, 2006): 1. E-government adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah yang saat ini fokus di. governance80 BAB VI PENUTUP 6. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. E-Samsat merupakan salah satu contoh implementasi e-government dan menjadi bentuk inovasi lanjutan atas SAMSAT. source: Google Images. Sinta 5. Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting about 23 hours ago. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian pemerintah ini selanjutnya disebut dengan e-government. Berbagai penerapan e- Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air; 3. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang. 1. Padahal, e-government merupakan suatu penerapan konsep dan teknologi yang membutuhkan banyak pendekatan keilmuan sehingga aplikasi yang. Usaha pencapaian tujuan hasil akhir penerapan konsep ini harus memperhatikan dua hal, yaitu: proses transformasi elektronik dalam organisasi, serta dampak-dampak ikutannya. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Terkini. RICHARDUS EKO INDRAJIT Elemen Sukses Pengembangan E-Government oleh Prof. Dokumen Sisfonas menyebutkan bahwa kondisi sistem informasi saat ini, antara lain: Pertama, eksisnya pulau-pulau informasi. 1 Faktor Pendukung Penerapan E- Government di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 0 or the so-called era of increasingly advanced technologyE-Government atau E-Governance mulai diterapkan oleh pemerintah Estonia pada 1997. Kelebihan E-Goverment bagi Rakyat. E-Government sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi terutama internet. Richardus Eko Indrajit - indrajit@post. penerapan e-gov; dan c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan azas manfaat yang diharapkan. Tantangan dalam penerapan e-government ini yang pertama kali tentunya datang dari masyarakat dan mungkin saja para pemerintah yang juga gaptek terhadap teknologi informasi yang sekarang. Indonesia telah menerapkan e-government selama hampir dua dekade, sejak diberlakukannya Instruksi Presiden No. com1 Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Indonesia Jl. Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang. da Untuk mengukur E-government yang diterapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas. Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2004) menjelaskan bahwa terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan e-government yaitu: 1) aspek support, dimana dibutuhkan dukungan dari para pemimpin suatu organisasi untuk berkomitmen menyelenggarakan e-government. Lembaga pelaksanaa Nota Kesepahaman ini adalah Ditjen Aplikasi Informatika dan Divisi Kebijakan e-Government Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik Republik Korea. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu; 1/ Mengembangkan sistem. fio agency. E-government diharapkan dapat mengeliminasi sekat-sekat. Jurnal IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penerapan inisiatif e-government telah menyebar di Indonesia dengan tingkat keberhasilan yang beragam. UGMgovernment. 9 . P. Atthahara, Haura. Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin saat membuka secara virtual Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2020, Kamis (17/12). Penerapan e-Government melalui inovasi layanan administrasi kependudukan telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan tujuan, teori, metode, dan hasil serta faktor yang berbeda. Pada Indonesia Industrial Summit 2019, Presiden Republik Indonesia meluncurkan. Dengan penerapan e-government yang baik, maka adanya kasus pungli di birokrasi, pengurusan izin yang berbelit-belit, korupsi, kinerja penyelenggara negara yang tidak maksimal bisa diminimalisir. 4 • Secara nominal, semua jenis belanja daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali belanja modal pada 2017 s. So there is the problem of a legal vacuum. kebutuhan untuk mencapai integrasi platform. Dosen Pembimbing Dr. Untuk mencapai level layanan yang prima, ada tujuh prinsip dasar SPBE diantaranya efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi,. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam bentuk E-government sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, akan tetapi kesenjangan pengguna internet. 3. Dengan diterapkannya sistem e-governmernt yang sangat mudah diakses dan transparan dapat mengarahkan keadaan good and open government di Indonesia. Pengumuman Seleksi PPPK Di Lingkungan Kementerian Kominfo T. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di. Berdasarkan pendapat (Indrajit, 2006) dan (Aprianty, 2016) e-government diklasifikasikan sebagai berikut: 1. E-Government Sebagai Strategi Mengefektifkan Pelayanan Publik di Tengah Kondisi Wabah COVID-19. E-Government didefinisikan sebagai penerapan IT pada pemerintahan yang bertujuan untuk membuat proses kerja dalam pemerintahan menjadi lebih sederhana, lebih akurat, responsive dan membentuk pemerintahan yang transparan. 1994. Masyarakat terus berharap pelayanan pemerintah dapat semakin baik, cepat, transparan, dan akuntabel (Tohirin, 2014). ix 4. Penggunaan e-Government kabupaten Sragen meningkatkanPenerapan e-government diterapkan di kota Makassar selain untuk menata kehidupan masyarakatnya agar dapat menjadi lebih baik, juga dapat diakses 24 jam Dimana pun kita berada dan kapan saja hingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintah serta transparansi yang diharapkan oleh masyarakat dapat mengubah hubungan. 4. Vol. c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Kata Kunci : Strategi Perencanaan, Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara, e-government. 0 di Jakarta. Sekilas Tentang Penerapan TIK 1. E-Business dan E-Commerce : Pengertian, Hubungan, Keuntungan, Perbedaan dan Contoh : Adalah transaksi yang digunakan tanpa pertukaran atau kontak fisik dan Transaksi diadakan dengan secara elektronik atau digital, sesuatu dibuat menjadi mungkin dengan pesatnya. Pengalaman. Penerapan inisiatif e-government telah menyebar di Indonesia dengan tingkat keberhasilan yang beragam. E-government mulai diperkenalkan di Indonesia pada 1990-an, pada saat situs web pemerintah dikembangkan untuke-Government. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah menerapkan E-government sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. Penerapan inisiatif e-government telah menyebar di Indonesia dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Jurnal Ilmu Administrasi.